Secara Normal Puasa Tidak Mengganggu Kesehatan

Oleh:Fahrin Malau

Kenapa orang berpuasa. Kerena Imam, karena keyakinan. Kenapa orang sehat, karena ada ilmu yang dipelajari. Seorang dokter tau apa resiko bila tekanan darah tinggi naik. Darah tinggi tidak bisa diobati dengan salat, bila dia tidak berobat secara teratur. Itu prinsip umumnya.

Agama dan ilmu tidak bisa diaduk-aduk. Agama dengan ilmu harus berjalan beringan. Misalnya seorang akuntansi tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik bila tidak dibarengi dengan agama. Tanpa agama, orang akan melakukan penyelewengan. Jadi keberhasilan mempelajari ilmu akuntansi karena rajin belajar, bukan karena rajin salat. Tanpa rajin belajar, mana mungkin orang dapat menguasai suatu ilmu.

Puasa secara umum ungkap alumni Seameo Trupmed tahun 1987 di Universitas Indonesia Jakarta, Dr. Rizali H. Nasution DAN, puasa tidak ada masalah dari sudut kesehatan juga gizi. Karena orang yang puasa cukup mendapat asupan gizi. Orang berpuasa tidak makan sampai 24 jam, artinya dari imsak sampai magrib dengan jarak waktu lebih kurang 14 jam, sementara dari magrib sampai imsak bebas makan.

Jadi secara normal orang yang berpuasa tidak akan mengalami kekurangan gizi. Secara normal orang yang puasa dengan baik dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Selama berpuasa memang ada konsekwensi bagi orang tertentu yang mengharuskan tidak mungkin berpuasa. Pertama orang yang dalam aktifitasnya banyak mengeluarkan keringat seperti orang yang bekerja mengandalkan fisik yakni kuli bangunan. Hal ini karena dapat menyebabkan kekurangan cairan. Selain itu orang tua yang ujur, anak kecil, orang sakit atau orang-orang yang memang membutuhkan asupan makanan dalam penyembuhan atau ibu hamil dan menyusui karena dapat dikawatirkan dapat mengganggu perkembangan janin dan kualitas ASI.

Makanan Sehari-hari

Menjalankan ibadah puasa, tidak sedikit orang merasa kawatir dapat menggangu kesehatan. Untuk itu orang mengkonsumsi makanan tambahan seperti vitamin atau minum-minuman yang katanya dapat menambah stamina. Kekuatiran tersebut sebenarnya terlalu berlebihan.

"Seperti saya katakan tadi, puasa tidak mempengaruhi kesehatan dan gizi. Karena itu tidak perlu makan vitamin bila tetap makan lima sehat enam sempurna. Lain halnya bila makanan tersebut tidak mengandung lima sehat enam sempurna. Misalnya tidak makan sayuran dan buah. Bila itu terjadi, bukan karena puasa, tapi pemahaman soal gizi yang salah," jelasnya.

Selama puasa banyak orang mengeluhkan merasa tidak segar. Ini juga bukan karena kurang gizi. Bila asupan yang dikonsumsi mengandung empat sehat lima sempurna pada sahur dan berbuka sebenarnya tidak jadi masalah.

Keluhan tidak segar selama melaksanakan puasa, disebabkan adanya perubahan dalam aktifitas sehari-hari. Misalnya kalau selama ini orang makan pagi pukul tujuh pagi, kini haris pukul empat pagi. Selama ini orang tidur pukul sembilan malam, karena harus melaksanakan ibadah tarawih dan tadarus tidur sampai larut malam.

"Yang paling berat dalam puasa, beradaptasi pada perubahan. Dari 7 jam makan menjadi 14 jam makan. Dari makan jam 7 pagi menjadi jam 4 pagi. Jadi mengapa orang berpuasa terlihat tidak segar, bukan karena tidak makan pada siang hari, tapi karena harus beradapasi dari perubahan. Perubahan adaptasi inilah yang mempengaruhi kondisi tubuh kita.

Misalnya pada jam-jam tertentu kita harus istirahat, tapi kita melaksanakan ibadah, seperti Tadarus, sahur yang sebenarnya pada waktu itu tubuh kita sedapat mencapai puncak istirahat. Karena waktu puncak istirahat terganggung, pada siang hari tubuh terasa letih dan lemas pada melaksanakan aktifitas," ujarnya.

Hal lain yang sering keliru bahwa dengan berpuasa dapat menyehatkan tubuh, secara kedokteran juga belum dapat teruji kebenarannya. Secara medis belum ada yang menunjukkan, dengan berpuasa dapat menyembuhkan satu penyakit. "Saya seorang dokter, bila ditanya kenapa harus berpuasa karena keimanan, bukan karena puasa dapat menyembuhkan penyakit," terangnya.

Negara dengan standar kesehatan yang sudah tinggi seperti Jepang yang kesempatan hidup rata-rata 74 tahun justru tidak berpuasa. Begitu juga Amerika, Singapura. Salah satu indikator derajat kesehatan adalah usia rata-rata. Indonesia derajat rata-rata kesehatan 60 tahun.

Jadi bila ada yang mengatakan dengan berpuasa dapat menyehatkan lambung atau memebrsihkan lambung dari kotoran secara medis tidak terbukti. Kalau memang ingin membersihkan lambung, kenapa berbuka puasa diisi lagi. Apakah betul makanan yang dikonsumsi mengandung kotoran dan masih banyak pertanyaan lainnya.

Tidak ada orang yang sakit karena puasa, kecuali dia punya kelakukan yang tidak pernah dilakukan ketika puasa. Seperti tidak biasa minum es lalu pada berbuka puasa minum es, wajar kalau mengidap flu. Tidak biasa makan berlebihan, lalu pada berbuka makan terlalu banyak. Yang perlu ingat ketika berbuka puasa adalah makan atau minum yang manis untuk mengembalikan tenaga dan jangan makan secara lebihan ketika berbuka puasa.

Baca selengkapnya - Secara Normal Puasa Tidak Mengganggu Kesehatan

Malu Dunk!!! Konsumsi Rokok Indonesia Tiga Besar Dunia

JAKARTA -- Pertumbuhan penduduk Indonesia yang mengonsumsi rokok terus mengalami kenaikan signifikan. Data terbaru menyebutkan jika Indonesia menempati juara ketiga dunia dalam hal merokok. Posisi Indonesia masih teratas karena dipicu pertumbuhan perokok baru di kalangan generasi muda Indonesia yang tercepat di dunia.

"Data itu dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut bahwa jumlah perokok di Indonesia adalah yang terbesar ketiga. Dan tampaknya prestasi itu akan sulit dihilangkan," kata Ketua Harian Komnas Pengendalian Tembakau Mia Hanafiah dalam sambutan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tugu Proklamasi, Sabtu (21/8) kemarin.

Mia mengatakan akibat kebiasaan merokok di Indonesia tercatat 400 ribu orang meninggal per tahun. Rokok menjadi sangat berbahaya karena produk tembakau itu mengandung zat berbahaya dan adiktif dan berisi kurang lebih 4 ribu bahan kimia, dan 69 diantaranya bersifat karsinogenik yakni memicu kanker. Zat-zat berbahaya itu antara lain seperti tar, karbon monoksida, sianida, arsen, formalin dan nitrosiamin.

Untuk itu dalam acara peringatan HUT RI ke 65 ini, Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) meminta agar pemerintah segera mengatur peredaran dan penggunaan rokok. Hal itu mengacu pada UUD 1945 pasal 28 ayat I yang menyebut setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. "Sehingga paling tidak pemerintah perlu segera mengeluarkan undang-undang atau peraturan untuk mengatur peredaran tembakau ini," kata dia.

Seperti diberitakan, pemerintah telah menerapkan aturan baru untuk membatasi konsumsi tembakau di Indonesia. Mulai tahun depan, produsen rokok harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pita cukai. Pasalnya, pemerintah berencana kembali menaikkan tarif cukai hasil tembakau.

Target penerimaan cukai rokok tahun depan dinaikkan dari Rp 59,3 triliun pada APBN-P 2010 menjadi Rp 60,7 triliun dalam RAPBN 2011. Karena itu, dalam nota keuangan, tarif cukai hasil tembakau disebutkan akan naik 3,9 persen. Sesuai roadmap cukai hasil tembakau, tarif memang dalam tren naik setiap tahun. Itu terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan.

Tahun ini, kalkulasi penerimaan mengalami penurunan volume produksi dan kenaikan tarif cukai. Volume produksi rokok yang sebelumnya ditetapkan sebesar 261,0 miliar batang, dalam APBN-P 2010 diturunkan menjadi 248,4 miliar. Sementara itu, dari sisi tarif, pemerintah menaikkan tarif cukai untuk semua jenis rokok.

Tarif rata-rata rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang pada APBN 2010 dipatok Rp 263,1 per batang dinaikkan menjadi Rp 266,0 per batang dalam APBN-P 2010. Adapun tarif rata-rata rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) naik dari Rp 204,5 menjadi Rp 246,2 per batang, dan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) naik dari Rp 135,3 menjadi Rp 151,9 per batang. (zul)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/08/22/70664/Konsumsi-Rokok-Indonesia-Tiga-Besar-Dunia
Baca selengkapnya - Malu Dunk!!! Konsumsi Rokok Indonesia Tiga Besar Dunia

Waspada!!! Cuaca Ekstrem Ancam Kesehatan

Ada yang tak lazim dengan cuaca akhir-akhir ini. Nyaris sepanjang tahun hujan datang menggenang. Namun, ada kalanya panas matahari menyengat. Cuaca benar-benar tidak bisa ditebak. Semuanya serbakacau. Inilah efek dari perubahan iklim. Cuaca pun mendadak ekstrem.

Sejatinya, tidak semua dampak perubahan iklim itu buruk. Beberapa wilayah justru menuai keuntungan. Misalnya, semakin melimpahnya produksi bahan pangan. Sayang, cuaca yang cepat berubah seperti ini justru kurang bersahabat untuk kesehatan. Perubahan iklim memberikan pengaruh yang fundamental terhadap kesehatan karena minimnya persediaan air bersih, langkanya air minum aman, dan kekurangan bahan pangan.

Dalam kondisi iklim yang berubah-ubah, cuaca panas menyengat bisa berlangsung lebih lama tanpa diduga. Udara panas meningkatkan kadar ozon serta polutan di udara yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit kardiovaskular serta gangguan pernapasan. Terutama pada warga senior.

WHO, badan kesehatan dunia, mencatat, pada 2003 terjadi lebih dari 70 ribu kematian di Eropa karena dua problem kesehatan tersebut terkait cuaca panas yang ekstrem. Bukan hanya itu. Polusi udara di daerah urban juga merenggut sedikitnya 1,2 juta nyawa setiap tahun. Penyakit-penyakit pernapasan seperti asma juga semakin mudah muncul. Diperkirakan 300 juta orang akan mengalami gangguan sesak napas.

Di lain sisi, curah hujan yang kian meningkat berpotensi menimbulkan banjir bandang yang mengerikan. Efek bencana ini adalah kurangnya sumber air bersih dan air yang aman untuk dikonsumsi. Penyakit-penyakit pencernaan yang seperti diare merajalela. Penyakit ini pun telah menelan 2,2 juta korban jiwa per tahun.

Dokter Budiman Bela SpMK (K), staf pengajar Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UI, menambahkan, cuaca yang lembap dan hangat, akibat hujan dan panas yang datang bergantian, merupakan kondisi yang menyenangkan bagi beberapa jenis virus untuk berkembang biak. Termasuk perkembangbiakan vektor virus seperti nyamuk, moluska (seperti siput) maupun hewan berdarah dingin yang lain.

Karena itu, lanjut Budiman, penyakit-penyakit seperti dengue maupun malaria akan kian merajalela. Perlu diketahui, malaria dan dengue merupakan salah satu penyakit yang sangat dipengaruhi oleh iklim. Malaria yang disebarkan oleh nyamuk anopheles tersebut sedikitnya membunuh 1 juta orang setiap tahun. Sementara dengue diperkirakan membunuh dua juta orang pada 2080 mendatang.

Budi menambahkan, akibat cuaca yang serba tidak jelas ini, daerah yang semula bebas dari virus tertentu mungkin akan terjangkit. ''Misalnya Australia. Wilayah yang tadinya dingin ini makin lama makin panas. Wilayah Australia yang semula rendah kasus denguenya, bahkan tidak ada, mungkin mengalami peningkatan kejadian dengue,'' ungkap dokter berkacamata tersebut.

Selain penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, penyakit yang ditularkan melalui tikus bisa meningkat pula. Budiman mencontohkan riketsia dan leptospirosis. Riketsia ditandai dengan onset yang tiba-tiba dari demam ringan hingga demam tinggi, biasanya berlangsung 2-3 minggu pada kasus yang tidak diobati, rasa letih, sakit otot dalam, sakit kepala parah, dan menggigil. Penyakit ini ditularkan oleh tikus dan juga anjing.

Sementara itu, leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri leptospira sp. yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis). Umumnya penyakit ini disebarkan oleh tikus. Mengapa penyakit ini diprediksi mewabah? Pasalnya, saat banjir tiba, hewan-hewan seperti tikus akan bermunculan dan menyebarkan wabah dan menularkannya melalui genang­an air bekas banjir. ''Penyakit pencernaan seperti kolera dan tifus trennya bisa naik selain diare,'' kata Budiman.

Kesehatan siapa pun bisa terpengaruh akibat perubahan iklim ini. Tetapi, tentu saja yang paling berpotensi adalah anak-anak, karena daya tahan tubuh mereka masih lemah. Ini terutama anak-anak di daerah miskin. Warga manula juga tidak luput dari persoalan kesehatan ini, mengingat sistem imun yang mulai berkurang. Termasuk mereka yang kesehatan tubuhnya kurang baik.

Lantas kita harus bagaimana? Menghadapi cuaca ekstrem yang kerap berubah ini, Budiman menyarankan kepada kita untuk menjaga kesehatan, terutama kekebalan tubuh, agar tidak menurun. ''Olahraga penting dilakukan di masa-masa seperti ini,'' sarannya. (ign/c2/ami)

Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=151751

Baca selengkapnya - Waspada!!! Cuaca Ekstrem Ancam Kesehatan

Kemenkes Tambah Kaya Si Miskin Tetap Sengsara


RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat dikecam. Sebab, para politisi telah menyetujui pengajuan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dalam RABPN Perubahan sebesar Rp 1,04 triliun. Artinya, anggaran Kemenkes 2010 mencapai Rp 22,4 triliun.

Kecaman antara lain disua­ra­kan oleh Forum Indonesia Un­tuk Transparansi Anggaran (Fitra). Koor­dinator Advokasi dan In­vestigasi Fitra, Uchok Sky Kha­dafi, membeberkan, Kemenkes saat ini sudah mendapat alokasi ang­garan cukup besar, yakni Rp 21,4 triliun. Ditambah dengan pe­nam­bahan anggaran yang dise­tujui DPR, maka total yang diha­biskan kementerian pimpinan En­dang Rahayu Sedyaningsih pada 2010 mencapai Rp 22,4 triliun atau naik sekitar 86 persen diban­dingkan APBN 2009 Rp19,2 triliun. Sebuah angka yang cukup besar, melihat am­bu­radulnya pelayanan kesehatan selama ini.

“Padahal, kalau mau diselidiki sebenarnya penambahaan alokasi anggaran Kemenkes ini bukan untuk kepentingan kesehatan rakyat miskin, tapi lebih men­dong­krak naiknya anggaran biro­kras. KPK dan BPK harus terjun menginvetigasi,” kata Uchok kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, naiknya anggaran birokrasi, antara lain penam­ba­haan anggaran Rp 700 miliar ha­nya untuk membayar tunjangan te­naga dokter, dokter gigi pega­wai tidak tetap (PTT) 13.094, dokter gigi spesialis 86, dan bidan PTT 47.848.

Kemudian, alokasi anggaran Rp 300 miliar hanya untuk pengadaan buku, permebelan, bus sekolah, pengadaan alat bantu belajar-mengajar, rehabi­litas gedung, dan pengadaan lis­trik, sumur/air dan sarana air lim­bah. Untuk kepentingan rakyat lang­sung hanya Rp 40 miliar, yakni berupa kegiatan pengem­bangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puske­mas di daerah.

Begitupun, kalau melihat anggaran kesehatan pada APBN 2010 yang telah disetujui DPR ta­hun lalu, telah dipagu pada ki­saran Rp 21,4 triliun. Yang paling be­sar adalah untuk belanja pe­gawai, Rp 2,9 triliun, belanja barang dan jasa Rp 10 triliun, belanja modal Rp 2,1 triliun, dan belanja sosial Rp 6,8 triliun.

Kata dia, dengan penambahaan alokasi anggaran dalam APBN-P 2010, maka akan ada penam­bahaan alokasi anggaran. Perta­ma, alokasi anggaran belanja pegawai di Kemenkes bertambah Rp 700 miliar. Jadi, dengan adanya penam­bahaan anggaran ini berarti anggaran belanja pegawai akan menjadi Rp 3,7 triliun.

Selain itu, alokasi anggaran un­tuk belanja pegawai akan ber­tambah sekitar Rp 4,1 triliun, apa­bila anggaran yang lain untuk belanja barang dan jasa, termasuk pegawai, yaitu perjalanan dinas, perjalanan luar negeri, penye­leng­garaan operasional dan pemeli­haraan, dan administrasi kegiatan.

“Dengan demikian, alokasi ang­garan untuk kepentingan biro­krasi sebesar Rp 7,4 triliun atau 35 persen dari total alokasi ang­garan tambahaan Rp 22, 4 triliun,” kata Uchok.

Menurut dia, alokasi anggaran untuk kepentingan belanja birokrasi terlalu mahal bila dibandingkan dengan program-program kegiatan yang pro­rakyat. Sebab, alokasi anggaran yang prorakyat hanya Rp 5 tri­liun, yang direncanakan untuk pro­gram pengadaan Bantuan So­sial Operasional Askeskin di kelas III Rp 4 triliun, dan bantuan ba­gi masyarakat miskin melalui Jam­kesmas Rp 1 triliun.

“Jadi, anggaran kesehatan untuk orang miskin hanya 22 persen dari total anggaran sebesar Rp 22,4 triliun,” tamahnya.

Jadi, alokasi anggaran Rp 5 triliun kalau diberikan kepada 32,53 juta orang miskin (berda­sar­kan data BPS tahun 2009), ma­ka setiap orang miskin akan me­nerima Rp 153.704 untuk setiap tahun, atau sebulan hanya Rp 12.809.

Itu jelas sangat kontrakdiktif bila dibandingkan dengan asuransi kesehatan anggota DPR. Seorang anggota DPR menerima asuransi kesehatan Rp 66.457.143 per tahunnya, dengan fasilitas VVIP atau Rp 5,5 juta per bulan. Total anggaran asuransi DPR adalah Rp 37,2 miliar.

“Alokasi anggaran untuk kesehatan orang miskin tidak pernah dipikirkan. Pemerintah selalu menutup mata dan lepas tangan. Pemerintah sepertinya menganggap orang miskin sebagai orang asing yang membebani keuangan negara saja,” katanya.

Melihat belanja operasional Menkes, hati pasti tercabik-cabik. Operasional Menkes dalam setahun bisa mencapai Rp 19 miliar (diluar gaji). Dan setiap bulan, bisa membelanjakan Rp 1,5 miliar, atau Rp. 52 juta per hari. (Lihat tabel Uraian dan Opersional Anggaran Belanja Menkes).

Pengadaan barang dan jasa pada Kemenkes tidak merinci apa yang akan dibeli atau diadakan oleh perusahaan, tetapi hanya secara umum dijelaskan bahwa Kemenkes akan mengadakan laboratorium.

Uchok menambahkan, alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa Rp 959,2 miliar di 10 lembaga berpotensi di-mark up. “Ini juga dibuktikan ketika penegak hukum banyak mem­bong­kar kasus-kasus korupsi di Kemenkes.”

Ditanya mengenai hal yang sama, Direktur LBH Kesehatan Iskandar Sitorus menyatakan, kenai­kan anggaran tidak berko­lerasi lurus dengan peningkatan pela­yanan publik mengenai ke­sehatan. Kenaikan APBN dan pe­nambahan APBN-P hanya untuk mem­percantik diri dan perluasan bangunan serta memperbanyak fasilitas. Selain itu, Kemenkes justru mempernbayak kun­jungan-kunjungan yang tidak perlu.

“Wajar jika tuduhan miring tentang pemanfaatan anggaran yang tidak halal. Alasannya, daya serapnya bukan kepada publik,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Kemenkes tidak mau menukar program Jamkesmas dengan sis­tem jaminan layanan kese­hantan yang diamanatkan undang-un­dang. Padahal, menurut dia, kalau Kemenkes berani, setidaknya sera­pan angaran terhadap biro­krasi akan terjawab. “Yang men­jadi persoalan, birokrasi di bawah tidak mau diserap publik. Struktur di bawah Kemenkes ini yang perlu diperhatikan.”

Menurut dia, publik harus tahu, anggaran yang besar itu, penga­lo­kasiannya kemana? Jangan hanya DPR dan pemerintah saja yang tahu, publik hanya dinina­bobokan anggaran kesehatan yang naik.

Sekalipun penggodokan ang­ga­rannya ada di DPR, hanya be­sarannya saja. Sedangkan untuk satuannya mereka tidak tahu ke mana larinya.

“Untuk itu, men­­ja­di tanggung jawab BPK dan KPK untuk mengawasi anggaran dan mengauditnya,” katanya.

“Kerjanya Belum Beres”

Irgan Chairul Mahfiz, Wakil Ketua Komisi IX

Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz, berpendapat, kine­rja Kementerian Kesehatan belum menunjukkan perfor­man­ce yang membanggakan. Undang-Undang Kesehatan No 36/2009 mengamanatkan ang­ga­ran kesehatan sebesar lima persen dari APBN. “Na­mun, fak­tanya yang terealisasi baru 2,5 persen lebih dikit,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Sah-sah saja anggaran Kemenkes dinaikkan meng­ingat banyaknya masyarakat di ne­geri ini yang membutuhkan pe­layanan kesehatan dari pe­me­rintah. Namun, harus dibarengai kinerja yang bagus dari Ke­men­kes ter­hadap pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia .

Menurut dia, komitmen peningkatan sarana-prasana masih sangat jauh terutama di daerah-daerah perbatasan dan pedalaman. Tidak hanya itu, di daerah perkotaan pun pelayanan kesehatan pemerintah ini tidak optimal. Terbukti banyak yang me­milih berobat ke rumah swata, bahkan ke luar negeri. “Ini indikator yang meng­indi­kasikan ke tidak maksimalan kinerja.”

Persoalan lain adalah menyangkut daya serap. Kemenkes kurang bisa berkoordinasi dengan derah. “Tenaga medis seperti dokter, bidan perawat dan fasilitas kesehatan di daerah sering menjadi kendala yang tidak bisa dipecahkan,” katanya.

Mengingat banyaknya item dan besarnya anggaran, dia me­minta KPK dan BPK turun tangan mengaudit dana dan kinerja.

“Buat apa DPR per­juang­kan kenaikan anggaran kalau implematasinya tidak bagus,” katanya.

“Kami Butuh Dukungan”

Bambang Sulistomo, Staf Khusus Menteri Kesehatan

Staf Khusus Menteri Keseha­tan, Bambang Sulistomo, me­nyatakan, penambahan ang­ga­ran untuk Kementerian Kes­ehatan, terutama untuk men­cu­kupi penyiapan atas kebutuhan te­naga kesehatan di daerah pendalaman, terpencil, yang selama ini menjadi kendala.

Selain itu, peningkatan anggaran itu, untuk mening­katkan kualitas pelayanan dan dana operasional kesehatan di Pus­kesmas-Puskesmas.

“Kemenkes bersyukur atas peningkatan anggaran tersebut,” katanya kepada Rakyat Merdeka, lewat pesan singkatnya.

Untuk menjawab keraguan ber­bagai pihak, Kemenkes mem­buka diri dan meng­harapkan penga­wasan masya­rakat, agar semua program pela­yanan dan jaminan kesehatan kese­hatan masyarakat semakin baik. “Kita butuh dukungan semua pihak,” katanya.

TNI Tidak Pernah Berniat Perang Dengan Malaysia

Karo Humas Kemenhan, Brigjen I Wayan Midhio Memberikan Klarifikasi

Karo Humas Kemenhan, Brig­jen I Wayan Midhio menyata­kan, TNI tidak pernah berniat un­tuk berperang dengan pa­sukan Malaysia. TNI justru te­rus menjalin kerja sama dengan Malaysia.

Hal ini disampaikan I Wa­yan untuk meluruskan berita di halaman ini, edisi Kamis, 19 Agustus 2010 yang ber­judul “Prajurit Malaysia Selalu Over Acting”. Ter­utra­ma di paragraf pertama me­nge­nai pernyataan “Mereka terus saja over acting. Jadinya terjadi perselisihan dilapangan”.

I Wayan meluruskan, per­selisihan tersebut terjadi bukan karena prajurit Diraja Malaysia yang over acting. Tetapi dise­babkan karena kesalahpa­haman akibat belum dise­pakatiya batas-batas laut kedua negara.

Selanjunya, I Wayan juga meluruskan penjelasan pada paragraf ke-7 yang menyatakan “Tetapi jika Malaysia tidak mau membuat kesepakatan juga dengan pemerintah maka pada prinsipnya TNI AL sudah siap”.

Kata dia, paragraf itu seolah menggambarkan kalau TNI mau berperang. Padahal TNI tidak pernah berniat untuk berperang dengan pasukan Malaysia. TNI justru terus menjalin kerja sama dengan Malaysia. [RM]

sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=1759

Baca selengkapnya - Kemenkes Tambah Kaya Si Miskin Tetap Sengsara

Anggaran Kesehatan Belum Sesuai Amanat Undang-Undang

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. TEMPO/ Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jakarta - Alokasi anggaran kementerian kesehatan yang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 sebesar Rp 26,2 triliun, belum memenuhi amanat Undang Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


"Sebetulnya anggaran masih kurang juga, tapi tentu saja kami akan diberi kenaikan anggaran secara bertahap," ujar Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang ditemui di kantornya, Jumat (20/8)
Pada pasal 171 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi: “Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Pada ayat (2) : “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”.
Belanja negara dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 1.202 triliun. Seharusnya alokasi biaya kesehatan sesuai UU Kesehatan adalah Rp 60,1 triliun (5 persen).
Endang mengakui bahwa untuk menambah anggaran, perlu pemanfaatan yang baik. "Kemarin itu, kami belum bagus tentang penilaian keuangannya, jadi kami juga harus benahi dulu. Mereka juga akan melihat kalau anggaran ditambah, tapi yang dulu aja tidak diserap, juga jadi pertanyaan," kata dia.
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2009 turun derajat karena mendapat opini Tidak Memberi Pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, tahun 2008 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Endang berjanji akan memperbaiki kinerja sumber daya manusia di kementeriannya.
Untuk program tahun depan, Endang menyatakan akan menyamaratakan Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas. "Sekarang kan sebagian ada yang dapat Rp 100 juta, ada yang Rp 18 juta, ada yang Rp 22 juta. 2011 kami upayakan dapat yang sama. Kalau bisa 100 juta per tahun," ujarnya.
Cakupan jaminan kesehatan masyarakat, kata Endang, tahun depan diupayakan mengikutkan 17 juta pekerja sektor informal. "Kami juga akan menambah kategori bagi penderita Thallasemia agar bisa mendapatkan jaminan," ujarnya.
dianing sari
Baca selengkapnya - Anggaran Kesehatan Belum Sesuai Amanat Undang-Undang

Pedagang di Karawang Jual Daging Tiren



Liputan6.com, Karawang: Petugas gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menggelar razia di sejumlah pasar, Jumat (20/8). Hasilnya, petugas menemukan beberapa pedagang yang diduga menjual ayam tiren atau mati kemarin. Selain itu petugas juga menemukan makanan yang telah kedaluwarsa. Meski begitu petugas tidak menyita makanan itu.

Petugas gabungan di Sleman, Yogyakarta, juga menggelar razia daging kedaluwarsa maupun barang yang sudah tidak boleh dikonsumsi di Pasar Tempel. Di pasar itu, petugas menemukan dan menyita daging ayam yang diduga tiren serta puluhan produk makanan kedaluwarsa.

Sementara itu, ikan asin yang mengandung formalin ditemukan petugas ketika menggelar sidak di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Formalin juga ditemukan pada cumi-cumi asin. Sidak sengaja dilengkapi laboratorium mini yang ditempatkan di sebuah mobil keliling milik Balai POM. Sidak dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga soal daging ayam tiren.

Di Tegal, Jawa Tengah, sidak yang dilakukan petugas Dinas Kesehatan setempat menemukan daging ayam dengan kadar air tinggi serta daging sapi impor Australia tanpa dilengkapi surat keterangan kesehatan daging. Daging berkadar air tinggi diduga telah direndam atau dicuci terlebih dahulu agar bobot daging lebih berat sehingga menguntungkan jika dijual. Sebagian daging kemudian diambil petugas/ untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium.

Di Magelang, Jateng, petugas Dinas Perternakan dan Perikanan memeriksa daging yang dibawa penjual di tepi jalan sebelum diperdagangkan. Dalam razia itu petugas menemukan daging gelonggongan. Namun daging asal Boyolali tersebut tidak disita karena akan dijual ke luar daerah Magelang. Aparat akan menyita jika daging akan dijual di Magelang.(IAN)

sumber:
http://berita.liputan6.com/daerah/201008/292350/Pedagang.di.Karawang.Jual.Daging.Tiren
Baca selengkapnya - Pedagang di Karawang Jual Daging Tiren

Stakeholder Penempatan Inginkan LTSP Di Sumsel

Aribowo Suprayogi
Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf.


Liputan6.com, Palembang: Kalangan penempatan TKI Sumsel mengharapkan adanya sinergi antara instansi pemerintah. Belum sinkronnya koordinasi, semisal pemeriksaan kesehatan TKI dan pemeriksaan kepolisian sering menganggu penempatan TKI. "Kami mengharapkan adanya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)," ujar Ketua Perhimpulan PPTKIS Sumsel Gandirius di sela-sela diskusi dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat di Hotel Bumi Asih Palembang, Sumatra Selatan, Jum’at (20/8).

Menurut Gandi, LTSP Sumsel diperlukan agar layanan penempatan utamanya dalam hal pengurusan dokumen dan keabsahan keberangkatan TKI. "Hingga kini pengiriman TKI kami sering terganggu," tegas Gandi

Menjawab harapan LTSP, Jumhur mengatakan, keberadaan LTSP memang terbukti menguntungkan stakeholder penempatan TKI. Di NTB, semua layanan TKI mulai dari pajak, asuransi, kesehatan dan lainnya mampu dilakukan lebih cepat, muran, dan aman. Selain di NTB, di Sumatra Utara, pemdanya juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan persetujuan pendirian LTSP di wilayahnya.

Sementara menjawab pertanyaan Masnayu dari PT Kurnia Bina Rizki, Kasubdit Pelayanan Kesehatan TKI Elia Rosalina Afif mengatakan, di Palembang sejak 2005 sudah ada dua sarana kesehatan, yaitu RSUP Moh Husin dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK).

Ditambahkan Elin, sapaan akrab Elia Rosalina, Pemerintah Malaysia memang menetapkan setiap Sarkes harus memiliki notice pelantikan yang dikeluarkan oleh Kedubes Malaysia di Jakarta.

"Dari dua Sarkes itu, hanya Sarkes BBLK yang sudah confirm akan dikeluarkan notice pelantikannya, Selasa pekan depan," terang Elin, seraya menyebutkan soal tarif pemeriksaan kesehatan itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, antara Rp 250 ribu hingga Rp 400 ribu.(ARI)
Baca selengkapnya - Stakeholder Penempatan Inginkan LTSP Di Sumsel

Gawat !!! Wabah Kolera Kembali Muncul di Dunia

GENEVA, KOMPAS.com - Kolera kembali muncul di beberapa bagian dunia. Seorang ahli Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Kamis (19/8), mengatakan, wabah kini sedang terjadi di Nigeria dan Kamerun. Koordinator kelompok WHO mengenai kolera, Claire-Lise Chaignat, mengatakan, tercatat 2.849 kasus kolera di Kamerun, termasuk 222 orang yang tewas sejak Mei.

WHO juga mencatat 837 kasus kolera di Nigeria utara sejak pertengahan Juni, termasuk 30 korban tewas. ”Angka kematian akibat kolera di negara-negara itu antara lain 3,6 persen dari total infeksi di Nigeria dan 7,8 persen di Kamerun. Angka ini terlalu tinggi dibandingkan dengan ambang 1,0 persen yang lazim,” tambahnya.

Menteri Kesehatan Nigeria Onyebuchi Chukwu, Kamis, juga mengumumkan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Dia mengatakan, korban tewas telah meningkat menjadi 231 orang dari total 4.600 orang yang terinfeksi.
(Getty Images/Justine Gerardy)
Dua pria Zimbabwe beristirahat di sebuah tenda rehidrasi kolera rumah sakit Musina, perbatasan Zimbabwe-Afrika Selatan, 11 Desember 2008
Baca selengkapnya - Gawat !!! Wabah Kolera Kembali Muncul di Dunia

Dishub DKI Siapkan Tenda dan Posko Kesehatan

JAKARTA - Untuk memberi kenyamanan para pemudik lebaran mendatang, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan fasilitas peristirahatan seperti tenda untuk berteduh, lengkap dengan toiletnya, serta posko kesehatan. Semuanya bisa ditemui di 15 terminal mudik, empat terminal utama, serta 11 terminal bantuan.

Kabid Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta, Hulman Sitorus menerangkan, seluruh fasilitas itu dapat dinikmati pemudik pada H-7 hingga H+7 lebaran, di 11 terminal bantuan. Ke-11 terminal bantuan tersebut yaitu di Tanjung Priok, Rawamangun, Grogol, Pinangranti, Muara Angke, Pasar Minggu, Rawabuaya, Tanah Merdeka, Safari Darma Rata, di daerah Mampang yaitu Jl Kapten Tendean, serta lokasi Damri Kemayoran.

"Sedangkan di empat terminal utama, fasilitas tersebut memang sudah ada di terminal itu sebelumnya," ujarnya.

Keempat terminal utama tersebut yaitu Terminal Pulo Gadung, Kali Deres, Kampung Rambutan dan Lebakbulus. Sementara, selain fasilitas peristirahatan, ungkap Hulman lagi, ke-15 terminal tersebut juga dilengkapi dengan posko kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Dishub juga menyebut akan menyiapkan 6.114 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebagai Angkutan Lebaran 2010, yang (keberadaannya) tersebar di 15 terminal bus mudik. Dengan rincian, bus reguler AKAP 2.435 unit dan 3.157 unit AKAP non-DKI, bus bantuan 280 unit, serta bus cadangan sebanyak 242 unit dari tujuh perusahaan otobus.

Ribuan armada ini akan mengangkut jumlah pemudik yang diprediksikan mencapai 2,3 juta jiwa. Jumlah ini disebutkan meningkat dibandingkan tahun lalu, yang tercatat hanya sebanyak 2,2 juta jiwa. (pes)

sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/08/20/70561/Dishub-DKI-Siapkan-Tenda-dan-Posko-Kesehatan
Baca selengkapnya - Dishub DKI Siapkan Tenda dan Posko Kesehatan

Dana Kesehatan Gakin Ditambah Rp 750 Juta

BANGKALAN – Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) di Bangkalan yang dianggarkan senilai Rp 750 juta hanya cukup sampai September 2010. Karena itu, DPRD setempat mengajukan dana tambahan Rp 750 juta lagi melalui Perubahan Anggaran Keuangan (APBD Perubahan) 2010. Dana itu untuk menutup kebutuhan tiga bulan berikutnya hingga Desember 2010.

’’Dari hitungan kami, tiap bulan diperkirakan ada dana Rp 250 juta yang diperlukan untuk masyarakat miskin di RSD Bangkalan. Sehingga kalau yang ada sekarang Rp 750 juta, berarti kurang Rp 750 juta. Kami akan memperjuangkan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) yang kini di bahas di komisi- komisi,’’ ujar Ismail Hasan, wakil ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Jumat (20/8).

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi D Mukaffi Kholil menyatakan akan memberi prioritas kebutuhan dana untuk bidang kesehatan bagi masyarakat miskin. ’’Kalau memang anggarannya kurang, kami akan mengakomodasi keperluan bagi masyarakat kurang mampu ini,’’ ungkapnya.

Direktur RSD Bangkalan, drg Yusro, membenarkan kemungkinan pihaknya bakal mendapatkan alokasi dana Rp 750 juta dalam PAK mendatang untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. ’’Kalau untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, saya yakin Pemkab Bangkalan akan memberi prioritas,’’ ujarnya. kas

sumber: http://www.surabayapost.co.id/

Baca selengkapnya - Dana Kesehatan Gakin Ditambah Rp 750 Juta

KOTAK PENCARIAN:

ARTIKEL YANG BERHUBUNGAN:

=====
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...