Jemaah Calon Haji Hamil Tak Divaksin

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Dwi, staf gudang PT Novartis Indonesia menunjukan vaksin meningitis halal untuk calon jemaah haji di gudang penyimpanan di Jakarta, Selasa (31/8/2010).

LAMONGAN, KOMPAS.com - Tahun ini, Dinas Kesehatan Lamongan menyiapkan 1.560 vaksi meningitis untuk jemaah calon haji. Sebanyak tiga orang dari 1.547 jemaah calon haji asal Kabupaten Lamongan yang sedang hamil, dilarang menerima suntikan vaksin meningitis. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Abdur Rivai menyatakan vaksin meningitis yang berguna untuk mencegah radang selaput otak.

Namun, bagi ibu hamil vaksin itu justru akan mengganggu tumbuh kembang janin.

-- Abdur Rivai

"Namun, bagi ibu hamil vaksin itu justru akan mengganggu tumbuh kembang janin. Kami berhati-hati dengan kondisi kesehatan calon jamaah haji sebelum memberikan vaksin meningitis," ujar Rivai, saat pemberian vaksin mengitis bagi jemaah calon haji di RSUD Dr Soegiri Lamongan, Rabu (22/9/2010).

Menurut Rivai, pemberian vaksin meningitis itu sangat penting karena radang selaput otak banyak menyebabkan kematian bagi jemaah calon haji yang sedang beribadah di tanah suci. Majelis Ulama Indonesia sudah menerbitkan sertifikat halal vaksin meningitis produksi Novartis Vaccines and Diagnostics Srl (NV and D) dari Italia termasuk yang digunakan di Lamongan.

Vaksin meningitis produksi NV & D yang mendapat sertifikat halal itu bermerek Menveo Meningococcal Group A, C, W-135, dan Y Cnnyugate Vaccine. Pemberian vaksin meningitis menjadi klausul yang harus ada di paspor jemaah calon haji seperti yang diwajibkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Sumber: KOMPAS.com

Baca selengkapnya - Jemaah Calon Haji Hamil Tak Divaksin

Dahsyat, Dana Pelesiran Kemenkes Rp 145 miliar

Anggaran pelesiran Kemenkes mencapai 145 miliar. FITRA menilai pos anggaran pelesiran Kemenkes yang paling boros ada di struktur Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yakni sebesar Rp119 miliar. Anggaran petugas TKHI per orangnya mencapai Rp60 juta atau dua kali lipat Ongkos Naik Haji (ONH).
Anggaran pelesiran Presiden, kementerian dan lembaga negara dalam struktur APBN 2010 mencapai Rp19,5 triliun. Jumlah ini dinilai berbagai kalangan berlebihan.
Besaran ongkos pelesiran ini, menurut Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, sanggup untuk meng-cover empat tahun anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang jumlahnya hanya Rp4,5 triliun per tahun.
Dipaparkan Uchok, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempatkan porsi anggaran pelesiran terbesar dibanding kementerian atau lembaga negara lainnya yakni sebesar Rp145.302 miliar.
Uchok menilai, anggaran pelesiran yang dialokasikan Kemenkes tak patut. “Di tengah belum terpenuhinya lima persen anggaran kesehatan, tidak tercapai MDGs (Millenium Development Goals), dan tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat gizi buruk dan penyakit menular. Ini adalah bukti kalau Kemenkes tidak pro-rakyat,” kata Uchok, kepada Rakyat Merdeka.
Uchok merinci, salah satu pos anggaran dalam struktur keuangan Kemenkes yakni anggaran Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Menurut dia alokasi dana sebesar Rp119 miliar dalam pos TKHI terlalu boros.
Dipaparkan, Uchok, jika dihitung anggaran Rp119 miliar yang dialokasikan untuk memberangkatkan 1944 orang tenaga kesehatan ke Arab Saudi pada musim haji, maka anggaran per petugas kesehatan sebesar Rp61.690.764.
Padahal Ongkos Naik Haji (ONH) yang ditetapkan pada 2010 saja cuma sebesar Rp3505 dolar AS atau sekitar Rp32.246.000 (sampel diambil dari embarkasi yang paling jauh dan paling mahal yaitu Makassar).
“Jika biaya tenaga kesehatannya mencapai Rp61 juta per orang kan berarti dua kali lipat dari ONH ini kan jadi betul-betul kemahalan. Anggaran ini diduga berbau mark-up,” papar Uchok.
Dengan adanya kondisi ini, Uchok berharap presiden dan DPR segera merevisi anggaran plesiran tersebut. Jika kedua institusi itu mendiamkan, maka bukan tidak mungkin keduanya telah mengingkari amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 23 ayat 1.
“Mereka (Presiden dan DPR) harus dimintai pertanggungjawabannya,” pungkasnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, berharap masyarakat dan KPK mengawasi ketat anggaran plesiran Kemenkes.
Karena, dijelaskan Febri, beberapa kasus anggaran perjalanan dinas yang pernah ditangani ICW kerap digunakan hanya sebagai modus untuk menambah anggaran kementerian.
“Caranya bagaimana? Ya macam-macam, ada yang melakukan perjalanan fiktif, memanipulasi laporan, hingga mendesain program kegiatan ganda,” paparnya.
DPR sebagai lembaga pengawas wajib bersikap. DPR harus mempelajari seksama digunakan untuk apa saja anggaran tersebut.
“Tapi kayaknya saya kurang yakin DPR bisa bersikap tegas terkait hal ini. Untuk itu publik terus mendesak DPR meminta kementerian transparan.
Mereka wajib melaporkan setiap hasil kegiatannya terutama yang berkaitan dengan kegiatan dinas ke luar negeri,” tandasnya. (RM/u)

Sumber: http://hariansib.com/?p=142359

Baca selengkapnya - Dahsyat, Dana Pelesiran Kemenkes Rp 145 miliar

Kemenkes: 80% Anggaran untuk Pelayanan Haji

Arry Anggadha, Suryanta Bakti Susila

Jemaah Haji Asal Indonesia Sakit (ANTARA/Maha Eka Swasta)

VIVAnews - Kementerian Kesehatan menegaskan, sebagian besar anggaran perjalanan ke luar negeri yang mencapai Rp146,943 miliar untuk mendukung pelayanan haji 2010. Jumlahnya mencapai 80 persen atau Rp116 miliar.

"Sebanyak 80 persen atau Rp116 miliar untuk petugas haji, untuk mendukung pelayanan haji," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, drg Tri Tarayati, di Kementrian Kesehatan, Jakarta, Senin 20 September 2010.

Menurut dia, mulai tahun ini anggaran petugas kesehatan untuk mendukung pelayanan haji tidak lagi dibebankan pada Kementerian Agama, tetapi di Kementerian Kesehatan. "Dulu melekat di Kementerian Agama tidak besar. Ini karena petugas kesehatan dibebankan Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Dalam mendukung pelayanan haji itu Kementerian Kesehatan mengirim seorang dokter dan dua perawat untuk tiap kelompok terbang. Kementerian juga membentuk tim kesehatan non kelompok terbang serta menggunakan tenaga lokal di Mekkah dan Jeddah. Kementrian menganggarkan US$2.300 untuk tiket dan lumpsum petugas US$70 tiap hari selama bertugas.

Tri menambahkan, selain untuk haji anggaran perjalanan ke luar negeri itu untuk pelatihan staf, pertemuan internasional serta beasiswa. "Sisanya pelatihan staf sendiri, pertemuan internasional, kita tidak mungkin lepas komunitas internasional ada WHO, ASEAN maupun APEC, juga beasiswa tenaga kesehatan untuk belajar di luar negeri," katanya.

Sayangnya, Tri tidak membawa pos anggaran serupa tahun sebelumnya. Sehingga, tidak tergambar berapa sebenarnya kenaikan anggaran yang disebabkan pelayanan haji itu. "Nanti kita cek dulu ya," ujar Tri.

Tri merinci, biaya untuk pelaksanaan haji sebesar Rp116 miliar, sebagian besar digunakan untuk pusat kesehatan haji yakni Rp110,343 miliar. Sisanya untuk kebutuhan bagian Litbang, Ditjen Bina Farmasi, Ditjen Pelayanan Medik, dan Inspektorat Jenderal. Dalam pelayanan haji ini melibatkan 1.944 petugas, karena setiap kelompok terbang ditempatkan satu dokter dan dua perawat. (umi)

• VIVAnews

Baca selengkapnya - Kemenkes: 80% Anggaran untuk Pelayanan Haji

Jaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

TOBOALI, BANGKA POS– Calon jemaah haji asal Bangka Selatan diharapkan untuk dapat menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai persiapan untuk pemberangkatan jamaah haji tahun 2010 itu.

Dijelaskan Kepala Seksi Urais dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Departemen Agama Kabupaten Bangka Selatan Sukarman, bahwa persiapan dari Kementrian Agama seperti penyelenggaraan manasik ataupun penyuntikan vaksin maningitis sudah dilakukan.

“Untuk vaksinasi maningitis sudah dilakukan dan manasikpun sudah dilakukan. Semuanya alhamdulillah saat ini belum ada kendala,” jelasnya.

Pada tahun 2010 ini, Bangka Selatan akan memberangkatkan sebanyak 138 calon jamaah haji ke tanah suci Mekkah. “Semoga selamat sampai tujuan hingga selesai,” ujar Sukarman. (k2)

Sumber: Bangka Pos

Baca selengkapnya - Jaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji